Pada hari kamis, 10 juli 2025 diadakannya rapat serta penandatangan fakta integritas layanan di aula Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Pinrang. Kegiatan ini dihadiri oleh para Kepala Desa / Lurah sekabupaten Pinrang yang diadakan beberapa sesi.

Dalam pertemuan tersebut para Kepala Desa / Lurah menyampaikan keluh kesah terkait gerai perizinan ada di kantor desa / kelurahan masing-masing. Terutama mengenai surat keterangan usaha yang tidak boleh lagi diterbitkan di Desa / Kelurahan. Hal ini mengacu pada aturan yang dikeluarkan oleh Perizinan itu sendiri. Namun, dilain sisi pihak Bank BUMN atau Jenis Koperasi lainnya serta merta tidak merujuk pada aturan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan adanya masyarakat yang datang ke Kantor Desa untuk meminta dibuatkan Surat Keterangan Usaha sebagai kelengkapan berkas.

Ini tentunya menjadi kendala karena masyarakat terkadang menganggap dirinya tidak merasa dilayani jika tidak dibuatkan Surat Keterangan Usaha. Namun Pemerintah Desa juga harus tegas mengenai aturan yang berlaku.

Dengan kesempatan tersebut, Kepala Desa Pincara mengkritik langsung Dinas terkait karena kurang seriusnya untuk mensosialisasikan ke Pihak Bank BUMN dan Koperasi lainnya. Harapannya mereka tidak lagi menyuruh masyarakat untuk meminta surat keterangan usaha di Kantor Desa / Kelurahan.